Suara Kedaulatan News: DPRD
Tampilkan postingan dengan label DPRD. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label DPRD. Tampilkan semua postingan

Minggu, 10 November 2024

4 Oktober 2024, DPRD Rohil Akan Gelar Rapat Paripurna HUT Rohil ke 25 th

Kamis, 03 Oktober 2024 | 07:08:47 WIB |



Rohil-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Rokan Hilir akan menggelar rapat paripurna dalam agenda Memperingati Hari jadi Kabupaten Rokan Hilir ke 25 tahun 2024. Rapat paripurna itu akan digelar pada tanggal 4 Oktober 2024 yang akan berlangsung di ruang rapat utama kantor DPRD Rohil.

" Untuk persiapan rapat paripurna hari jadi kabupaten Rohil ke 25, alhmdulillah sampai hari ini sudah mencapai 80 persen, yang kita siapkan itu terutama ruang rapatnya,"kata Sekwan DPRD Rohil H. Sarman Syahroni, ST kamis sore (03/10/24).

Ditambahkan sekwan, untuk tamu undangan yang bakal hadir dalam agenda rapat paripurna itu sebanyak 700 undangan. Mereka terbagi dua, ada yang didalam ruang sidang dan ada yang diluar, karena keterbatasan ruangan.

" untuk undangannya kita sebar 700 undangan dan yang masuk ke ruang rapat hanya 350, kami mohon maaf karena keterbatasan kapasitas didalam ruang rapat,"sebutnya.

Sekretariat DPRD Rohil juga telah menyebarkan undangan ke sejumlah pejabat provinsi, tokoh masyarakat Rohil, mantan bupati dan wakil bupati hingga mantan ketua DPRD.

"Undangan sudah kita sampaikan semuanya seperti untuk pejabat provinsi terkonfirmasi akan hadir pak asisten dua pak job kurniawan beserta istri dan indra SE kepala BPKAD riau beserta istri, termasuk tokoh masyarakat Rohil Yang ada di Pekanbaru seperti pak saleh Djasit, ananas Maamun, pak wan Tamrin Hasyim dan hasil konfirmasi beliau siap hadir dan ada juga mantan bupati dan wakil bupati Rohil pak Suyatno, jamiludin erianda dan mantan ketua DPRD Nasrudin dan Dedi Humadi, mudah-mudahan paripurna hari jadi Rohil besok bisa berjalan dengan baik,"harapnya.

Untuk jadwal rapat paripurna dengan agenda peringatan hari jadi kabupaten Rokan hilir ke 25 pada tanggal 4 Oktober akan di gelar pada pukul 09:00 wib. Tentunya diharapkan seluruh tamu undangan hadir tepat waktu.

" untuk rapat paripurna dijadwalkan mulai jam 9 tepat waktu, karena besok hari Jumat, mudah mudahan dua jam rapat paripurna bisa selesai,"tutupnya. (Chan) 

Setwan DPRD Rohil Matangkan Persiapan Anggota DPRD Rohil Hasil Pemilu 2024

Kamis, 12 September 2024 |





Rohil-Anggota DPRD Rokan Hilir terpilih hasil pemilu serentak tahun 2024 akan segera dilantik. sekretariat dewan dprd rohil menjadwalkan pelantikan anggota dprd rohil terpilih dilaksanakan pada tanggal 17 september mendatang.

" Terkait dengan persiapan pelantikan pengukuhan sumpah dan janji anggota DPRD Rohil terpilih periode 2024 - 2029, Alhamdulillah kami dari sekretariat DPRD sudah melaksanakan beberapa agenda dan langkah langkah untuk acara tersebut, "kata Sekretaris DPRD Rohil Sarman Syahroni saat meninjau persiapan pelantikan, Rabu (11/09/24).

Ditambahkan sarman bahwa pihaknya sudah menerima surat keputusan gubernur riau tentang penetapan pemberhentian anggota dprd rohil periode 2019-2024 serta pengangkatan anggota dprd rohil terpilih hasil pemilu serentak periode 2024-2029.
 

" alhmdulillah SK Gubernur tentang penetapan pemberhentian anggota DPRD 2019 -2024 dan pengangkatan DPRD periode 2024- 2029 ini sudah dikeluarkan sejak tanggal 29 Agustus, atas dasar hal tersebut lah kami sudah mempersiapkan untuk proses pelantikannya,"tambahnya.

sekwan DPRD Rohil menambahkan pihaknya juga sudah melakukan koordinasi bersama pengadilan negeri rokan hilir dan menetapkan jadwal pelantikan anggota dprd rohil terpilih hasil pemilu serentak tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 september mendatang.

" berdasarkan koordinasi kami dengan ketua pengadilan negeri Rohil bahwa pelantikan pada hari Selasa tanggal 17 September pada pukul 13:30 wib sementara pada hari Senin tanggal 16 september pukul 14:00 siang kita lakukan kegiatan gladi bersih,"sebutnya.

Untuk menjamin keamanan selama proses pelantikan anggota DPRD Rohil terpilih, sekwan DPRD juga telah berkoordinasi bersama polres Rohil.

" Untuk keamanan kita sudah berkoordinasi dengan polres Rohil, sementara untuk undangan yang sudah kita sebarkan ini untuk dalam ruang sidang ada 300 orang dan diluar ruangan 200 orang,"tutupnya. (Chan) 

Fraksi Fraksi DPRD Rohil Sampaikan Pandangan Umum tentang Ranperda Perubahan APBD Rohil tahun 2024

Sabtu, 14 September 2024 | 20:30:12 WIB |





Rohil- Usai mendengarkan pandangan umum Bupati Rohil terkait Ranperda Perubahan APBD Rohil tahun 2024. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Rokan Hilir kembali menggelar rapat paripurna.

Rapat paripurna lanjutan yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Rohil Hamzah tersebut mengagendakan penyampaian pandangan umum Fraksi Fraksi DPRD terkait Ranperda perubahan APBD Rohil tahun 2024.

Adapun pandangan umum fraksi fraksi DPRD Rohil terkait ranperda perubahan APBD Rohil tahun 2024 sebagai berikut

Fraksi PDIP : pada intinya dalam menggunakan atau melaksanakan apbd perubahan tahun 2024 harus berdasarkan untuk kepentingan masyarakat serta untuk memajukan kabupaten Rokan hilir.

Fraksi Hanura : kami berharap kepada Pemda untuk memperhatikan ruas jalan ujung tanjung dan Bagansiapiapi merupakan etalase kabupaten Rohil. sudah banyak dibangun jalur dua sebab jalan jalur dua otomatis daerah itu maju dan ekonominya masyarakat hidup, untuk itu Pemkab Rohil harus mengajukannya ke pusat agar pembangunan jalur dua tersebut dapat diteruskan. Selain itu fraksi Hanura juga menyinggung terkait banyak nya pohon yang berada di sisi ruas jalan lintas ujung tanjung Bagansiapiapi yang sudah tua, maka itu diminta kepada pemda untuk melakukan peremajaan.

Fraksi gabungan Indonesia bangkit : terkait tunda bayar dan tertunda pembayaran honorarium untuk dapat diselesaikan.

Sementara Fraksi Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi Gerindra pembangunan dan berkarya secara tertulis menyerahkan pandangan umum fraksi nya ke pimpinan rapat.


Tahapan selanjutnya tanggapan dan jawaban bupati atas pandangan umum fraksi fraksi tentang ranperda perubahan APBD Rohil tahun 2024. ( Chan) 

DPRD Rokan Hilir Sahkan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2023

Kamis, 05 September 2024 | 14:18:57 WIB |



Rohil-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Rokan Hilir menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Akhir Pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Rohil tahun Anggaran 2023 oleh Badan Anggaran DPRD sekaligus Pengambilan Keputusan.

Rapat paripurna berlangsung di ruang sidang utama DPRD Rohil yang dipimpin langsung oleh ketua DPRD Rohil Maston, didampingi Wakil Ketua DPRD Hamzah serta dihadiri Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong, Sekda Rohil Fauzi Efrizal, ketua Komisi, ketua Fraksi, ketua badan dan anggota DPRD Rohil.

Ketua DPRD Rohil Maston mengatakan Rapat paripurna ini merupakan rapat paripurna ke 13 masa sidang ke 3 tahun sidang 2024.

"Dengan agenda pokok Penyampaian Laporan Akhir Pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Rohil tahun Anggaran 2023 oleh Badan Anggaran DPRD sekaligus Pengambilan Keputusan, kami buka dan ternyata dibuka untuk umum,"ketuknya.

Dalam penyampaian Juru Bicara Banggar DPRD yang disampaikan oleh anggota DPRD Rohil  Imam Suroso menjelaskan pada tanggal 5 Agustus 2024 bupati Rohil melalui sidang DPRD telah menyampaikan pidato pengantar tentang ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023 yang telah diaudit oleh BPK Riau diantaranya

Pendapatan daerah tahun 2023 direalisasi 2,1 triliun, terdiri dari pendapatan asli daerah 148 miliyar, pendapatan transfer 2 triliun, lain-lainnya pendapatan daerah yang sah sebesar 312 juta.

Belanja daerah apbd 2023 sebesar 2,4 triliun, terealisasi Sebasar 2,1 triliun terdiri dari belanja operasi 1,7 triliun, terealisasi sebesar 1,6 triliun, atau sebesar 92,12 persen.

Sementara untuk belanja modal Sebasar 389 miliyar terealisasi 283 miliyar, atau 72 persen. belanja tak terduga 1,8 miliyar, terealisasi 1,3 miliyar atau 73,06 persen.

belanja transfer sebesar 290 miliyar, terealisasi sebesar 245 miliyar atau sebesar 80,54 persen belanja bantuan keuangan, pembiayaan daerah penerimaan pembiayaan daerah dari sisa lebih perhitungan anggaran atau Silva dari tahun sebelumnya 4,6 miliyar, sampai berakhirnya tahun anggaran.

Selanjutnya pembacaan draf keputusan DPRD Rohil tentang persetujuan pelaksanaan pertanggungjawaban apbd Rohil tahun 2023 yang dibacakan oleh wakil ketua DPRD Rohil Hamzah.

Ketua DPRD Rohil Maston menanyakan kepada seluruh anggota DPRD terkait persetujuan ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan apbd tahun 2023, "setuju," jawab serentak oleh seluruh anggota DPRD Rohil.

Kemudian penandatangan surat keputusan DPRD tentang persetujuan ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan apbd tahun 2023 untuk ditetapkan sebagai perda serta persetujuan bersama bupati dan DPRD tentang perda pertanggungjawaban pelaksanaan apbd Rohil tahun anggaran 2023 sekaligus penyerahan kepada bupati.

Dalam sambutan Bupati Rokan Hilir afrizal Sintong menyampaikan, dengan telah selesainya tahapan pembahasan terkait ranperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023, melalui rapat dewan ini saya menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan atas saran dan pendapat serta kesepakatan melalui rekomendasi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan apbd tahun 2023.

" harapan saya dengan telah bahasny ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd 2023 tanpa mengurangi esensi yang terdapat dalam laporan tersebut sehingga laporan tersebut akuntabel dan transparan dapat dipertanggungjawabkan dan diterima seluruh masyarakat Rohil yang diwakili oleh Anggota dewan terhormat".

akhirnya dengan ikhtiar  yang maksimal dan bermunajat kepadanya kita berharap semoga Allah SWT Tuhan yang maha esa senantiasa memberikan Rido dan rahmatnya kepada kita semua. (Chan) 

DPRD Rohil Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan KUA PPAS tahun 2025

Selasa, 27 Agustus 2024 | 16:32:41 WIB |




Rohil-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Rokan Hilir melaksanakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPAS) tahun anggaran 2025 di Bagansiapiapi, Senin (26/08/24).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Maston SH didampingi Wakil Ketua Hamzah MM dan dihadiri ketua-ketua fraksi, komisi, serta rekan anggota DPRD Rohil.

Sementara dari pemkab hadir Wabup H Sulaiman MH, Sekdakab H Fauzi Efrizal MSi, pejabat pimpinan tinggi pratama dan undangan.

Ketua DPRD Rohil Maston mengungkapkan penyampaian KUA PPAS merupakan hal yang penting agar mengetahui terkait pengelolaan keuangan daerah sehingga diharapkan dapat tercapai sesuai dengan tujuan pembangunan yang lebih baik.

Wabup Rohil H Sulaiman menyampaikan pemaparan terkait KUA PPAS 2025. Dalam kesempatan itu, Wabup Sulaiman mengatakan, rancangan KUA PPAS tersebut memperhatikan pencapaian pembangunan daerah pada tahun sebelumnya dengan memperhatikan hal-hal strategis

"Hal strategis itu seperti peningkatan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, pengembangan industri dan perdagangan, perikanan, peningkatan tata kelola pemerintahan serta meningkatkan pelayanan publik," kata Sulaiman..

Sebelum menutup penyampaian KUA PPAS, Wabup secara khusus menyampaikan bahwa dirinya mendukung percepatan pengesahan APBD Perubahan 2024.

"Saya sengaja datang karena pak dewan, beberapa kepala dinas mengatakan khawatir jika tidak datang maka APBD bisa tidak dilaksanakan sementara hal itu berkaitan dengan kepentingan banyak pihak, gaji pegawai, honorer, tunjangan dan sebagainya," kata Wabup.

Karena itu tambahnya dirinya mendorong agar semua pihak terkait dapat saling bersinergis agar APBD Perubahan dapat segera disahkan. (Chan) 

Banggar DPRD Rohil Lanjut Bahas LPP APBD 2023

Selasa, 20 Agustus 2024 | 15:04:37 WIB |




Rohil-Badan Anggaran atau Banggar DPRD Rokan Hilir menggelar pertemuan bersama kepala OPD serta instansi perbankan. Pertemuan berlangsung di ruang rapat utama kantor DPRD Rohil pada Senin siang (19/0824).

Pertemuan yang dipimpin langsung oleh ketua DPRD Rohil Maston itu membahas laporan pertanggungjawaban Pelaksana APBD Rohil tahun 2023.

" Hari ini Banggar DPRD kembali melakukan pertemuan bersama kepala OPD dan instansi perbankan, bahasannya terkait LPP apbd Rohil tahun 2023," kata Maston.

Dalam pembahasan itu diketahui bahwa salah satu perbankan milik daerah berhasil meningkatkan deviden untuk daerah.

"Dalam pembahasan LPP apbd 2023 tadi diketahui bahwa bank Rohil menghasilkan deviden lebih dari dua miliyar, dan ini tentunya dapat ditingkatkan terus untuk kedepannya,"harapnya.(Chan) 

Rapat Paripurna Penyampaian Ranperda KUA PPAS tahun 2025 Dijadwalkan Ulang

Selasa, 20 Agustus 2024 | 15:00:33 WIB |


Rohil - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Rokan Hilir kembali menjadwalkan ulang Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Ranperda KUA PPAS tahun anggaran 2025. Hal itu disebabkan Bupati dan Wakil Bupati Rohil tidak hadir.

" Mengingat bupati Rokan hilir saat ini berhalangan hadir maka kami tanyakan pada forum sidang yang terhormat agenda rapat paripurna hari ini apakah tetap kita lanjutkan atau mohon pendapat dari forum anggota dewan, mohon tanggapannya,"tanya Maston.

Kehadiran kepala daerah menjadi hal yang wajib dalam penyampaian Ranperda KUA PPAS tahun 2025 karena hal tersebut telah diatur dalam tata tertib DPRD Rohil.

" Kalo persoalan tatib aturan, ini terus terang saja, jika dilaksanakan akan melanggar aturan yang aturan itu kita buat dan kita langgar, jadi kesepakatan itu tidak ada, kalo g dirombak aja tatib kita itu,"kata Anggota DPRD Rohil Ucok Mukhtar.

Sementara itu anggota DPRD Rohil Jumadi meminta agar rapat paripurna ini dijadwalkan kembali agar pelaksanaannya bisa maksimal.

"Mengingat jabatan anggota DPRD Rohil masa jabatan 2019-2024 akan segera habis jangan sampai ranperda ini tidak bisa diselesaikan sampai masa jabatan habis, jangan sampai kita meninggalkan pekerjaan yang belum tuntas untuk Anggita dewan periode berikutnya,"pinta Jumadi

Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota DPRD Rohil perwedissuito, ia meminta agar pimpinan rapat melaksanakan penjadwalan ulang rapat paripurna ini pada Senin depan

"Kami mohon ini skedul ulang misal Senin depan, tapi kita betul betul pokus dan patuh. ketua dan pimpinan instruksikan seluruh anggota untuk hadir dan kepada pemerintah juga diminta untuk hadir supaya ini clear,"harapnya.

Setelah mendapat kesepakatan bersama, rapat paripurna penyampaian Ranperda KUA PPAS tahun 2025 dijadwalkan ulang pada hari Senin tanggal 26 Agustus pukul 10:00 wib. (Chan) 

HUT RI ke 79, Ketua DPRD Rohil Maston : Semoga Indonesia Makin Maju dan Sejahtera

Sabtu, 17 Agustus 2024 | 16:59:46 WIB


Rohil-Ketua DPRD Rokan Hilir Maston mengucapkan selamat Hari Jadi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 79. Kemerdekaan diraih berkat jasa para pahlawan yang telah mengabdikan segenap jiwa raga untuk kemerdekaan bangsa Indonesia.

"Hari ini harapannya rakyat terutama masyarakat Rohil, NKRI ulang tahun ke 79, sesungguhnya dalam hakikatnya ini adalah bagian dari rakyat dan menjunjung tinggi akidah akidahnya dimana tuntutannya adalah kesejahteraan bagi masyarakat, kata Maston usai menghadiri upacara detik detik proklamasi kemerdekaan Indonesia di Bagansiapiapi, (17/0824).

Diusia ke 79 NKRI tentunya diharapkan rakyat dapat merasakan lembaran kemerdekaan yang sebelumnya telah berhasil diraih oleh para pahlawan.

"Namanya lembaran tata negara adanya Rakyat sebagai konstruksi, mengantarkan pada yang memegang bagian dari kepuasan kemerdekaan in. Harapan dalam 79 tahun kemerdekaan ini dapat  membangun kaidah kaidah yang lebih baik serta rakyat harus menjaga negara dalam persatuan dan kesatuan dan harus terus berlanjut,"harapnya.

Politisi PDIP itu juga berpesan kepada generasi muda untuk senantiasa mempertahankan apa yang telah dihasilkan dalam kemerdekaan itu agar bisa kembali dirasakan oleh generasi berikutnya.

"Mari jadikan momentum kemerdekaan tahun ini sebagai upaya untuk tetap menjaga dari apa yang telah diraih oleh para pejuang agar kedepannya kemerdekaan ini terus dapat di rasakan dan dipertahankan. (Chan) 

HUT Riau ke 67, Ketua DPRD Rohil Maston : Semoga Riau Semakin Maju

Jumat, Agustus 2024- 15: 21 Wib



Rohil- Ketua DPRD Rokan Hilir Maston mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Provinsi Riau ke 67. Maston berharap provinsi Riau mampu mencapai visi misinya untuk kesejahteraan masyarakat Riau khususnya Rokan hilir.

" tahniah kita ucapkan hari jadi ke 67 Riau, tentunya dihari ke 67 ini menjadi yang tertulis dan terwujud visi misi Riau sehingga bagian dari visi misi itu bisa menimbulkan nilai kesejahteraan bagi masyarakat Riau khususnya Rohil,"harapnya.

Politisi PDIP Rohil itu juga berkeinginan agar provinsi Riau lebih baik kedepannya dan maju di semua sektor pembangunan.

" menjadi nilai lebih baik tahun ke tahun itu harapan kita semua dan harapan masyarakat Rohil sehingga nilai kesejahteraannya yang diharapkan masyarakat itu tentunya menjadi bagian yang suatu hasil yang baik kedepannya dan peningkatan dalam hal yang baik agar lebih baik lagi kedepannya,"harapnya.

Bupati Rohil Sampaikan Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi Fraksi terkait Ranperda Pelaksanaan APBD 2023

Senin, Agustus 2024 - 16: 34 Wib



Rohil- Setelah sembilan Fraksi yang ada di DPRD Rokan hilir menyampaikan pandangan umum terkait ranperda pelaksanaan apbd tahun 2023 yang telah diajukan oleh bupati. Rapat paripurna kembali dilanjutkan dengan agenda mendengarkan jawaban bupati Rohil atas pandangan umum fraksi fraksi, Senin malam (05/08/24).

Berikut jawaban bupati atas pandangan umum fraksi fraksi tentang ranperda pelaksanaan apbd tahun 2023 yang di ajukan oleh Bupati

Fraksi PDIP terkait apresiasi WTP yang diberikan oleh BPK RI, untuk mendapatkan WTP tidaklah mudah perlu kerjasama yang sinergis untuk mempertahankan WTP selanjutnya. Pemda telah juga mengupayakan program yang tepat guna dan sasaran bersinergi terukur untuk kesejahteraan masyarakat

Fraksi Golkar : terkait pertanggungjawaban pelaksanaan apbd untuk tahun depan pemda akan berupaya menyertakan capaian secara detail tentang capaian program yang telah dan belum serta yang akan dilaksanakan. dalam RPJMD juga telah ditetapkan tujuan sasaran dan prioritas penggunaan yang akan dicapai kurun waktu 2021 2026.

Fraksi Nasdem : terkait minimnya hasil pad bahwa pemerintah daerah melalui bapenda sepakat untuk melakukan peningkatan pad pada umumnya serta melakukan penggalian potensi daerah melalui kebijakan dan langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan asli daerah

Fraksi Hanura : Pemda melalui bapenda pada prinsipnya sepakat meningkatkan kinerja yang lebih baik untuk menempatkan sdm yang memiliki kapasitas dan kapasitas dalam pencapaian pad melakukan pengkajian sumber pendapatan secara intensif melalui kebijakan dan langkah strategis dan berkoordinasi dengan opd pengelola pendapatan daerah.

Fraksi Demokrat : terkait WTP atas laporan keuangan Pemda tahun 2023 telah disampaikan pada pandangan umum fraksi sebelumnya.

Fraksi PAN : dinas tenaga kerja telah melakukan edukasi kerjasama pembinaan pelatihan dan produktivitas dengan kementerian tenaga kerja dan bekerjasama dengan badan perlindungan pekerjaan migran Indonesia dengan melaksanakan pelatihan bahasa diantaranya bahasa jepang Mandarin inggris dan Prancis itali khusus dikawasan Asia Afrika.

Fraksi PKS : dalam pelaksanaan pertanggungjawaban apbd akan berupaya menyajikan data laporan berkelompok sesuai dengan urusan bidangnya masing masing dalam hal ini sistem informasi Pemda terus dikembangkan kearah yang lebih baik khususnya di bagian pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan dan pendapatan daerah dan nantinya hasil laporan akan tertata terstruktur sesuai dengan bidang yang telah direalisasikan.

Fraksi Gabungan Indonesia Bangkit : terkait pelaksanaan keuangan daerah Pemda agar selalu mengawasi penyelenggaraan dan pelaksana keuangan serta monitoring dan mengawasi pengelolaan keuangan guna mendukung pembangunan terkait orientasi belanja pemerintah daerah akan mengutamakan kebutuhan masyarakat dengan belanja untuk memenuhi kebutuhan birokrasi dengan pemenuhan hak dasar masyarakat dibidang pendidikan kesejahteraan dengan sangat afirmasi yang kuat.

Fraksi Gabungan Gerindra Pembangunan berkarya : Pemda ucapakan terimakasih bahwa Pemda melalui bapenda sependapat untuk melakukan peningkatan pad, terkait realisasi anggaran, Pemda akan selalu mengawasi penyelenggaraan dan pelaksanaan keuangan daerah. Orientasi belanja Pemda akan mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan birokrasi dengan pemenuhan hak dasar dibidang pendidikan dan kesehatan.

Usai mendengarkan jawaban bupati terhadap pandangan fraksi fraksi ranperda pelaksanaan apbd 2023, ranperda tersebut akan dilaksanakan pembahasan oleh badan anggaran.(Chan) 

Fraksi DPRD Rohil Sampaikan Pandangan Umum atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023

Senin, Agustus 2024- 16: 30 Wib


Rohil--Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Rokan Hilir menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Fraksi atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023. Rapat paripurna itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Rohil Hamzah, Senin sore (05/08/24).

Dalam rapat paripurna itu masing masing fraksi menyampaikan pandangannya terhadap ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 yang telah di ajukan oleh Bupati Rokan hilir afrizal Sintong.

Berikut pandangan umum 9 fraksi diantaranya :

Fraksi PDI Perjuangan : pelaporan keuangan apbd 2023 Rohil telah mendapat predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK RI, fraksi PDIP mengapresiasi pencapaian tersebut hasil kerja keras semua pihak dalam penyelenggaraan pemerintah. Fraksi PDIP berharap agar pencapaian tersebut dapat di pertahankan.

Untuk pandangan umum dari Fraksi Golkar disampaikan oleh Anggota DPRD Rohil ilhami namun pandangan tersebut disampaikan secara tertulis.

Fraksi Nasdem : mengapresiasi kinerja pemerintahan yang kembali mendapatkan WTP dari BPK perwakilan Riau. Nasdem juga menyoroti masih minimnya pendapatan asli daerah karena Rohil sebagai negeri diatas minyak dibawah minyak seharusnya yang menjadi sumber pendapatan daerah yang bisa dibanggakan, hendaknya pemkab bisa mendapatkan sumber pendapatan lain. Disisi lain Nasdem juga meminta agar pemkab Rohil mengembangkan sektor lain seperti pajak perhotelan dan pariwisata sebagai sumber pad.

Fraksi Hanura : pemkab harus memperhatikan rekomendasi atau catatan yang diberikan oleh semua pihak, banggar, komisi maupun fraksi dalam rangka usaha bersama dalam meningkatkan kinerja pemerintah. fraksi Hanura juga menyampaikan kepada OPD untuk tetap memegang teguh capaian program birokrasi yang baik dalam melayani publik. Hanura juga berharap OPD terkait lebih serius untuk meningkatkan pad dengan menggali segala sektor yang berpotensi.

Fraksi Demokrat : pemkab Rohil telah melaksanakan tata kelola dibidang keuangan dengan baik, partai demokrat sadar dan memberikan apresiasi atas capaian tersebut, Demokrat juga mengingatkan capaian itu hakikatnya sebuah kewajiban dalam pelaksanaan keuangan daerah. Partai demokrat juga Menerima pertanggungjawaban terhadap realisasi penggunakan APBD tahun 2023 dapat dilanjutkan dalam pembahasan selanjutnya.
Sementara itu untuk Fraksi PAN menyampaikan pandangan umumnya secara tertulis yang diserahkan kepada pimpinan rapat.
Fraksi PKS : fraksi PKS memberikan saran dan masukan yaitu realisasi program dianggarkan pada anggaran berikutnya tetap selaras dengan kebutuhan dasar mengingat hal ini penting untuk dilaksanakan secara sistematis struktur rasional dan komprehensif agar apa yang cita citakan dan harapan masyarakat bisa tercapai.


Fraksi Gabungan Indonesia Bangkit : .ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023 ini merupakan gambaran tentang hasil kinerja keuangan Pemda selama tahun 2023, fraksi gabungan Indonesia bangkit mengapresiasi pencapaian tersebut dan dapat mempertahankan WTP dari BPK , ini adalah pernyataan professional penilaian kewajaran laporan dan ini dapat dipertahankan hingga ditingkatkan kedepannya.

Fraksi Gabungan Gerindra Pembangunan Berkarya : kami memandang telah banyak capaian kinerja yang mendapat pengakuan dari pemerintah pusat terutama penilaian laporan keuangan yang meraih WTP dari BPK RI. Mendorong Pemda kedepan lebih melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sehingga programnya bisa dirasakan oleh masyarakat Rohil

Usai 9 fraksi menyampaikan pandangan umum terkait ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan apbd tahun 2023. Rapat paripurna kembali dilanjutkan dengan mendengarkan jawaban bupati terhadap pandangan umum fraksi fraksi tersebut. (chan) 

Rapat Paripurna, Bupati Rohil Sampaikan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 di Hadapan Anggota DPRD Rohil

Senin, Agustus 2024-16:11 Wib


Rohil - Bupati Rokan Hilir (Rohil) Afrizal Sintong menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rohil, Senin (5/8/2024) sore, di Aula Sidang Utama, Gedung DPRD Rohil, Jalan Lintas Pesisir Batu Enam, Bagansiapiapi, Rohil, Provinsi Riau. Rapat Paripurna yang dipimpin langsung ketua DPRD Rohil Maston tersebut dihadiri Bupati Rohil Afrizal Sintong, Sekda Fauzi Efrizal, Sekwan Sarman Syahroni, Wakil Ketua DPRD Hamzah para Kepala OPD serta Anggota DPRD Rohil.

Pada pembukaan Rapat Paripurna, Ketua DPRD Rohil Maston mengingatkan bahwa APBD merupakan instrumen utama dalam menjalankan roda pemerintahan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban atas pengelola anggaran APBD sangatlah penting untuk diperiksa secara teliti guna memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang digunakan telah memberikan manfaat bagi masyarakat. 


Bupati Rohil Afrizal Sintong dalam Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023 menyampaikan bahwa ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada segenap Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rohil yang telah menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan secara optimal terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2023. 


Dikatakan Afrizal Sintong bahwa dalam penyusunan laporan keuangan Pemkab Rohil Tahun Anggaran 2023 telah pula selesai diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) perwakilan Provinsi Riau dengan opini wajar tanpa pengecualian. "Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP-red) yang kita peroleh merupakan hasil dari komitmen atas kerja yang telah kita lakukan bersama, oleh karena itu ke depan kita tetap akan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian," kata Afrizal Sintong. 


Pada kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan secara umum gambaran laporan keuangan Pemkab Rohil Tahun Anggaran 2023 yang telah diaudit oleh BPK perwakilan Provinsi Riau terhadap realisasi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan. Pada tahun anggaran 2023 berdasarkan hasil audit PPK RI pendapatan daerah direalisasikan sebesar Rp2.161. 915.220.836,14 terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp148.699. 501.670,14, pendapatan transfer sebesar Rp 2.012.902.745.77, lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp312.973.395, hibah air minum Kabupaten Rokan Hilir. 


"Sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah maka belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan daerah dan tetap penggunaannya harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel," jelas Bupati.

Belanja daerah yang telah dianggarkan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2023 tentang APBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.449.008.094.58,00 terealisasi sebesar Rp2.158.499.275.338 terdiri dari belanja operasi sebesar Rp1.767.185.485.037 terealisasi sebesar Rp1.627. 877.819.539 atau 92,12% dari total belanja operasi. 


Belanja modal sebesar Rp389.203.272.093 terealisasi sebesar Rp283.382.494.393 atau 72,81% dari total belanja modal. Belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp1.782. 291.298 terealisasi sebesar Rp1.302 207.539 atau 73,06% dari total belanja tidak terduga. 

Belanja transfer dianggarkan sebesar Rp290.837.046.253 yang terealisasi sebesar Rp245.936.753.867 atau sebesar 84%, 56% dari total belanja bantuan keuangan. Akhir Tahun Anggaran 2023 realisasi terhadap Silva tercatat sebesar Rp4.607.304.763,55. Pada kesempatan tersebut Bupati berharap kepada anggota DPRD Rohil Periode 2019-2024 yang akan berakhir masa jabatan dapat secara bersama sama dengan Pemkab Rohil untuk menyelesaikan berbagai pembahasan terkait Pengesahan APBD-P sebelum Tanggal 16 September 2024. (Adv) 

Ad Placement

Pekanbaru

Advertorial

DPRD