Minggu, 10 November 2024
Setwan DPRD Rohil Matangkan Persiapan Anggota DPRD Rohil Hasil Pemilu 2024
Fraksi Fraksi DPRD Rohil Sampaikan Pandangan Umum tentang Ranperda Perubahan APBD Rohil tahun 2024
DPRD Rokan Hilir Sahkan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2023
Rohil-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Rokan Hilir menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Akhir Pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Rohil tahun Anggaran 2023 oleh Badan Anggaran DPRD sekaligus Pengambilan Keputusan.
Rapat paripurna berlangsung di ruang sidang utama DPRD Rohil yang dipimpin langsung oleh ketua DPRD Rohil Maston, didampingi Wakil Ketua DPRD Hamzah serta dihadiri Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong, Sekda Rohil Fauzi Efrizal, ketua Komisi, ketua Fraksi, ketua badan dan anggota DPRD Rohil.
Ketua DPRD Rohil Maston mengatakan Rapat paripurna ini merupakan rapat paripurna ke 13 masa sidang ke 3 tahun sidang 2024.
"Dengan agenda pokok Penyampaian Laporan Akhir Pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Rohil tahun Anggaran 2023 oleh Badan Anggaran DPRD sekaligus Pengambilan Keputusan, kami buka dan ternyata dibuka untuk umum,"ketuknya.
Dalam penyampaian Juru Bicara Banggar DPRD yang disampaikan oleh anggota DPRD Rohil Imam Suroso menjelaskan pada tanggal 5 Agustus 2024 bupati Rohil melalui sidang DPRD telah menyampaikan pidato pengantar tentang ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023 yang telah diaudit oleh BPK Riau diantaranya
Pendapatan daerah tahun 2023 direalisasi 2,1 triliun, terdiri dari pendapatan asli daerah 148 miliyar, pendapatan transfer 2 triliun, lain-lainnya pendapatan daerah yang sah sebesar 312 juta.
Belanja daerah apbd 2023 sebesar 2,4 triliun, terealisasi Sebasar 2,1 triliun terdiri dari belanja operasi 1,7 triliun, terealisasi sebesar 1,6 triliun, atau sebesar 92,12 persen.
Sementara untuk belanja modal Sebasar 389 miliyar terealisasi 283 miliyar, atau 72 persen. belanja tak terduga 1,8 miliyar, terealisasi 1,3 miliyar atau 73,06 persen.
belanja transfer sebesar 290 miliyar, terealisasi sebesar 245 miliyar atau sebesar 80,54 persen belanja bantuan keuangan, pembiayaan daerah penerimaan pembiayaan daerah dari sisa lebih perhitungan anggaran atau Silva dari tahun sebelumnya 4,6 miliyar, sampai berakhirnya tahun anggaran.
Selanjutnya pembacaan draf keputusan DPRD Rohil tentang persetujuan pelaksanaan pertanggungjawaban apbd Rohil tahun 2023 yang dibacakan oleh wakil ketua DPRD Rohil Hamzah.
Ketua DPRD Rohil Maston menanyakan kepada seluruh anggota DPRD terkait persetujuan ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan apbd tahun 2023, "setuju," jawab serentak oleh seluruh anggota DPRD Rohil.
Kemudian penandatangan surat keputusan DPRD tentang persetujuan ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan apbd tahun 2023 untuk ditetapkan sebagai perda serta persetujuan bersama bupati dan DPRD tentang perda pertanggungjawaban pelaksanaan apbd Rohil tahun anggaran 2023 sekaligus penyerahan kepada bupati.
Dalam sambutan Bupati Rokan Hilir afrizal Sintong menyampaikan, dengan telah selesainya tahapan pembahasan terkait ranperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023, melalui rapat dewan ini saya menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan atas saran dan pendapat serta kesepakatan melalui rekomendasi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan apbd tahun 2023.
" harapan saya dengan telah bahasny ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd 2023 tanpa mengurangi esensi yang terdapat dalam laporan tersebut sehingga laporan tersebut akuntabel dan transparan dapat dipertanggungjawabkan dan diterima seluruh masyarakat Rohil yang diwakili oleh Anggota dewan terhormat".
akhirnya dengan ikhtiar yang maksimal dan bermunajat kepadanya kita berharap semoga Allah SWT Tuhan yang maha esa senantiasa memberikan Rido dan rahmatnya kepada kita semua. (Chan)
DPRD Rohil Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan KUA PPAS tahun 2025
Rohil-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Rokan Hilir melaksanakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPAS) tahun anggaran 2025 di Bagansiapiapi, Senin (26/08/24).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Maston SH didampingi Wakil Ketua Hamzah MM dan dihadiri ketua-ketua fraksi, komisi, serta rekan anggota DPRD Rohil.
Sementara dari pemkab hadir Wabup H Sulaiman MH, Sekdakab H Fauzi Efrizal MSi, pejabat pimpinan tinggi pratama dan undangan.
Ketua DPRD Rohil Maston mengungkapkan penyampaian KUA PPAS merupakan hal yang penting agar mengetahui terkait pengelolaan keuangan daerah sehingga diharapkan dapat tercapai sesuai dengan tujuan pembangunan yang lebih baik.
Wabup Rohil H Sulaiman menyampaikan pemaparan terkait KUA PPAS 2025. Dalam kesempatan itu, Wabup Sulaiman mengatakan, rancangan KUA PPAS tersebut memperhatikan pencapaian pembangunan daerah pada tahun sebelumnya dengan memperhatikan hal-hal strategis
"Hal strategis itu seperti peningkatan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, pengembangan industri dan perdagangan, perikanan, peningkatan tata kelola pemerintahan serta meningkatkan pelayanan publik," kata Sulaiman..
Sebelum menutup penyampaian KUA PPAS, Wabup secara khusus menyampaikan bahwa dirinya mendukung percepatan pengesahan APBD Perubahan 2024.
"Saya sengaja datang karena pak dewan, beberapa kepala dinas mengatakan khawatir jika tidak datang maka APBD bisa tidak dilaksanakan sementara hal itu berkaitan dengan kepentingan banyak pihak, gaji pegawai, honorer, tunjangan dan sebagainya," kata Wabup.
Karena itu tambahnya dirinya mendorong agar semua pihak terkait dapat saling bersinergis agar APBD Perubahan dapat segera disahkan. (Chan)
Banggar DPRD Rohil Lanjut Bahas LPP APBD 2023
Rohil-Badan Anggaran atau Banggar DPRD Rokan Hilir menggelar pertemuan bersama kepala OPD serta instansi perbankan. Pertemuan berlangsung di ruang rapat utama kantor DPRD Rohil pada Senin siang (19/0824).
Pertemuan yang dipimpin langsung oleh ketua DPRD Rohil Maston itu membahas laporan pertanggungjawaban Pelaksana APBD Rohil tahun 2023.
" Hari ini Banggar DPRD kembali melakukan pertemuan bersama kepala OPD dan instansi perbankan, bahasannya terkait LPP apbd Rohil tahun 2023," kata Maston.
Dalam pembahasan itu diketahui bahwa salah satu perbankan milik daerah berhasil meningkatkan deviden untuk daerah.
"Dalam pembahasan LPP apbd 2023 tadi diketahui bahwa bank Rohil menghasilkan deviden lebih dari dua miliyar, dan ini tentunya dapat ditingkatkan terus untuk kedepannya,"harapnya.(Chan)
Rapat Paripurna Penyampaian Ranperda KUA PPAS tahun 2025 Dijadwalkan Ulang
Rohil - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Rokan Hilir kembali menjadwalkan ulang Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Ranperda KUA PPAS tahun anggaran 2025. Hal itu disebabkan Bupati dan Wakil Bupati Rohil tidak hadir.
" Mengingat bupati Rokan hilir saat ini berhalangan hadir maka kami tanyakan pada forum sidang yang terhormat agenda rapat paripurna hari ini apakah tetap kita lanjutkan atau mohon pendapat dari forum anggota dewan, mohon tanggapannya,"tanya Maston.
Kehadiran kepala daerah menjadi hal yang wajib dalam penyampaian Ranperda KUA PPAS tahun 2025 karena hal tersebut telah diatur dalam tata tertib DPRD Rohil.
" Kalo persoalan tatib aturan, ini terus terang saja, jika dilaksanakan akan melanggar aturan yang aturan itu kita buat dan kita langgar, jadi kesepakatan itu tidak ada, kalo g dirombak aja tatib kita itu,"kata Anggota DPRD Rohil Ucok Mukhtar.
Sementara itu anggota DPRD Rohil Jumadi meminta agar rapat paripurna ini dijadwalkan kembali agar pelaksanaannya bisa maksimal.
"Mengingat jabatan anggota DPRD Rohil masa jabatan 2019-2024 akan segera habis jangan sampai ranperda ini tidak bisa diselesaikan sampai masa jabatan habis, jangan sampai kita meninggalkan pekerjaan yang belum tuntas untuk Anggita dewan periode berikutnya,"pinta Jumadi
Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota DPRD Rohil perwedissuito, ia meminta agar pimpinan rapat melaksanakan penjadwalan ulang rapat paripurna ini pada Senin depan
"Kami mohon ini skedul ulang misal Senin depan, tapi kita betul betul pokus dan patuh. ketua dan pimpinan instruksikan seluruh anggota untuk hadir dan kepada pemerintah juga diminta untuk hadir supaya ini clear,"harapnya.
Setelah mendapat kesepakatan bersama, rapat paripurna penyampaian Ranperda KUA PPAS tahun 2025 dijadwalkan ulang pada hari Senin tanggal 26 Agustus pukul 10:00 wib. (Chan)
HUT RI ke 79, Ketua DPRD Rohil Maston : Semoga Indonesia Makin Maju dan Sejahtera
Rohil-Ketua DPRD Rokan Hilir Maston mengucapkan selamat Hari Jadi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 79. Kemerdekaan diraih berkat jasa para pahlawan yang telah mengabdikan segenap jiwa raga untuk kemerdekaan bangsa Indonesia.
"Hari ini harapannya rakyat terutama masyarakat Rohil, NKRI ulang tahun ke 79, sesungguhnya dalam hakikatnya ini adalah bagian dari rakyat dan menjunjung tinggi akidah akidahnya dimana tuntutannya adalah kesejahteraan bagi masyarakat, kata Maston usai menghadiri upacara detik detik proklamasi kemerdekaan Indonesia di Bagansiapiapi, (17/0824).
Diusia ke 79 NKRI tentunya diharapkan rakyat dapat merasakan lembaran kemerdekaan yang sebelumnya telah berhasil diraih oleh para pahlawan.
"Namanya lembaran tata negara adanya Rakyat sebagai konstruksi, mengantarkan pada yang memegang bagian dari kepuasan kemerdekaan in. Harapan dalam 79 tahun kemerdekaan ini dapat membangun kaidah kaidah yang lebih baik serta rakyat harus menjaga negara dalam persatuan dan kesatuan dan harus terus berlanjut,"harapnya.
Politisi PDIP itu juga berpesan kepada generasi muda untuk senantiasa mempertahankan apa yang telah dihasilkan dalam kemerdekaan itu agar bisa kembali dirasakan oleh generasi berikutnya.
"Mari jadikan momentum kemerdekaan tahun ini sebagai upaya untuk tetap menjaga dari apa yang telah diraih oleh para pejuang agar kedepannya kemerdekaan ini terus dapat di rasakan dan dipertahankan. (Chan)
HUT Riau ke 67, Ketua DPRD Rohil Maston : Semoga Riau Semakin Maju
Jumat, Agustus 2024- 15: 21 Wib
Rohil- Ketua DPRD Rokan Hilir Maston mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Provinsi Riau ke 67. Maston berharap provinsi Riau mampu mencapai visi misinya untuk kesejahteraan masyarakat Riau khususnya Rokan hilir.
" tahniah kita ucapkan hari jadi ke 67 Riau, tentunya dihari ke 67 ini menjadi yang tertulis dan terwujud visi misi Riau sehingga bagian dari visi misi itu bisa menimbulkan nilai kesejahteraan bagi masyarakat Riau khususnya Rohil,"harapnya.
Politisi PDIP Rohil itu juga berkeinginan agar provinsi Riau lebih baik kedepannya dan maju di semua sektor pembangunan.
" menjadi nilai lebih baik tahun ke tahun itu harapan kita semua dan harapan masyarakat Rohil sehingga nilai kesejahteraannya yang diharapkan masyarakat itu tentunya menjadi bagian yang suatu hasil yang baik kedepannya dan peningkatan dalam hal yang baik agar lebih baik lagi kedepannya,"harapnya.
Bupati Rohil Sampaikan Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi Fraksi terkait Ranperda Pelaksanaan APBD 2023
Senin, Agustus 2024 - 16: 34 Wib
Rohil- Setelah sembilan Fraksi yang ada di DPRD Rokan hilir menyampaikan pandangan umum terkait ranperda pelaksanaan apbd tahun 2023 yang telah diajukan oleh bupati. Rapat paripurna kembali dilanjutkan dengan agenda mendengarkan jawaban bupati Rohil atas pandangan umum fraksi fraksi, Senin malam (05/08/24).
Berikut jawaban bupati atas pandangan umum fraksi fraksi tentang ranperda pelaksanaan apbd tahun 2023 yang di ajukan oleh Bupati
Fraksi PDIP terkait apresiasi WTP yang diberikan oleh BPK RI, untuk mendapatkan WTP tidaklah mudah perlu kerjasama yang sinergis untuk mempertahankan WTP selanjutnya. Pemda telah juga mengupayakan program yang tepat guna dan sasaran bersinergi terukur untuk kesejahteraan masyarakat
Fraksi Golkar : terkait pertanggungjawaban pelaksanaan apbd untuk tahun depan pemda akan berupaya menyertakan capaian secara detail tentang capaian program yang telah dan belum serta yang akan dilaksanakan. dalam RPJMD juga telah ditetapkan tujuan sasaran dan prioritas penggunaan yang akan dicapai kurun waktu 2021 2026.
Fraksi Nasdem : terkait minimnya hasil pad bahwa pemerintah daerah melalui bapenda sepakat untuk melakukan peningkatan pad pada umumnya serta melakukan penggalian potensi daerah melalui kebijakan dan langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan asli daerah
Fraksi Hanura : Pemda melalui bapenda pada prinsipnya sepakat meningkatkan kinerja yang lebih baik untuk menempatkan sdm yang memiliki kapasitas dan kapasitas dalam pencapaian pad melakukan pengkajian sumber pendapatan secara intensif melalui kebijakan dan langkah strategis dan berkoordinasi dengan opd pengelola pendapatan daerah.
Fraksi Demokrat : terkait WTP atas laporan keuangan Pemda tahun 2023 telah disampaikan pada pandangan umum fraksi sebelumnya.
Fraksi PAN : dinas tenaga kerja telah melakukan edukasi kerjasama pembinaan pelatihan dan produktivitas dengan kementerian tenaga kerja dan bekerjasama dengan badan perlindungan pekerjaan migran Indonesia dengan melaksanakan pelatihan bahasa diantaranya bahasa jepang Mandarin inggris dan Prancis itali khusus dikawasan Asia Afrika.
Fraksi PKS : dalam pelaksanaan pertanggungjawaban apbd akan berupaya menyajikan data laporan berkelompok sesuai dengan urusan bidangnya masing masing dalam hal ini sistem informasi Pemda terus dikembangkan kearah yang lebih baik khususnya di bagian pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan dan pendapatan daerah dan nantinya hasil laporan akan tertata terstruktur sesuai dengan bidang yang telah direalisasikan.
Fraksi Gabungan Indonesia Bangkit : terkait pelaksanaan keuangan daerah Pemda agar selalu mengawasi penyelenggaraan dan pelaksana keuangan serta monitoring dan mengawasi pengelolaan keuangan guna mendukung pembangunan terkait orientasi belanja pemerintah daerah akan mengutamakan kebutuhan masyarakat dengan belanja untuk memenuhi kebutuhan birokrasi dengan pemenuhan hak dasar masyarakat dibidang pendidikan kesejahteraan dengan sangat afirmasi yang kuat.
Fraksi Gabungan Gerindra Pembangunan berkarya : Pemda ucapakan terimakasih bahwa Pemda melalui bapenda sependapat untuk melakukan peningkatan pad, terkait realisasi anggaran, Pemda akan selalu mengawasi penyelenggaraan dan pelaksanaan keuangan daerah. Orientasi belanja Pemda akan mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan birokrasi dengan pemenuhan hak dasar dibidang pendidikan dan kesehatan.
Usai mendengarkan jawaban bupati terhadap pandangan fraksi fraksi ranperda pelaksanaan apbd 2023, ranperda tersebut akan dilaksanakan pembahasan oleh badan anggaran.(Chan)